Info Haji Kemenag RI
Syndicate content
haji
Updated: 1 year 39 weeks ago

Dirjen Anggito Lantik 10 Pejabat Haji

Mon, 01/14/2013 - 00:00

Jakarta (Sinhat) -- Pelantikan pejabat di lingkungan Direktorat Penyelenggaraan haji dan Umrah, Kementerian Agama, berlangsung dengan baik. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Anggito Abimanyu menjelaskan rotasi pegawai di lingkungan direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umrah, merupakan kegiatan biasa. “Rotasi itu biasa. Dan, ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan organisasi,” katanya usai melantik 10 pejabat eselon III Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, di lantai enam, Gedung Utama Kementerian Agama Lapangan Banteng, Senin pagi (14/01). Setelah eselon III, ucap dia, akan menyusul esolon IV. “Tunggu saja. Yang pasti tak lama lagi,” pungkasnya.

Dalam sambutannya, Anggito kembali menyampaikan sementara ini belum ada eselon III yang naik menjadi eselon II. “Tidak ada. Ini hanya mutasi saja,” jelasnya lagi. Mereka yang dilantik itu, sambung dia, yakni : Ariyanto, yang sebelumnya Kasubdit Pelaksana Anggaran Opreasional Haji kini menduduki pos sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. Ali Rokhmat, yang sebelumnya sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, dipercaya menduduki kursi Kasubdit Bimbingan Jamaah Haji. Ahda Barori, sebelumnya Kasubdit Pembinaan Haji Khusus dipindahkan menjadi Kasubdit Pembinaan Petugas Haji. Khoirizi sebelumnya Kasie Pengawasan PIHK, naik tingkat ke eselon III menjadi Kasubdit Pembinaan Haji Khusus, Triganti Harso sebelumnya Kasubdit Pembinaan Petugas Haji ditugaskan memimpin Kasubdit Pembinaan Umrah, Amin Akkas sebelumnya Kepala Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu dipercaya menduduki pos Kasubdit Pendaftaran Haji, Supardi sebelumnya Kasubdit Akomodasi dan Katering Haji dimutasi ke Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji. Subhan Cholid, sebelumnya Home Staf di TUH dipercaya menduduki kursi Kasubdit Akomodasi dan Katering Haji. Elmiyati, sebelumnya Kasubdit Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji, dipercaya sebagai Kasubdit Pelaksana Anggaran Operasional Haji. M. Sofwan sebelumnya Kasie Perbendaharaan Dana Haji naik ke eselon III sebagai Kasubdit Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji. (Rio)

Dirjen PHU Anggito: Soal Rekomendasi KPK, Kami Tidak Tinggal Diam

Fri, 01/11/2013 - 00:00

Jakarta (Sinhat)-- Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Anggito Abimanyu menyatakan bahwa pihak Kementerian Agama (Kemenag) tidak tinggal diam dalam menanggapi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menjadi kesepakatan dalam 48 action plan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji.

"Kami tidak tinggal diam," kata Anggito Abimanyu dalam keterangan pernya di Kementerian Agama, Jumat, menanggapi pernyataan juru bicara KPK, Johan Budi pada 7 Januari lalu yang menyebut Kementerian Agama sejak 2012 sama sekali tidak menjalankan rekomendasi KPK.

Rekomendasi tersebut merupakan kajian Litbang KPK yang kemudian dituangkan dalam 48 action plan sistem penyelenggaraan ibadah haji. Disebut yang belum dijalankan itu - menurut KPK - meliputi (1) belum ada aturan pelaksanaan UU No.13 tahun 2008. (2) Tidak ada ketentuan yang mengatur sumber pendanaan untuk setiap item kegiatan operasional PIH baik di dalam maupun luar negeri.

Dan (3) tidak standarnya komponen indirect cos dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), (4) perbaikan tata kelola Dana Abadi Umat (DAU), (5) pembentukan pengawas haji Independen (KPIH), (6) Ketidakseimbangan struktur dan organisasi di Teknis Urusan Haji (TUH) atau Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI), (7) Pengelolaan aset haji melalui pembenahan sistem informasi dan laporan keuangan aset haji.

Anggito dalam menanggapi persoalan itu menegaskan bahwa pihaknya ingin mengklarifikasi sejak pertemuan Ditjen PHU dengan pimpinan KPK pada Agustus 2012. Telah terdapat kemajuan pemenuhan action plan yang berarti. Sudah 75 persen action plan diselesaikan dan diserahkan kepada KPK untuk direview bersama.

Bahkan pihaknya sudah meminta untuk dilakukan review, tetapi KPK belum menyediakan waktu. Action plan yang belum dilaksanakan, kata dia, semata karena diluar kendali Ditjen PHU seperti KPHI dan KMHI.

Keduanya harus melibatkan institusi lain seperti KPHI yang masih meminta pertimbangan DPR RI sebelum diumumkan. Sedangkan KMHI melibatkan pemangku kepentingan lain seperti Kementerian Luar Negeri dan Keuangan.

Yang jelas, akunya, Kemenag sudah berbuat. Ia menambahkan, sebulan setelah piahknya menyampaikan surat kepada Direktur Litbang Kedeputian Pencegahan KPK dan wakil Pimpinan KPK, tiga kali surat pada tanggal 8 dan 17 September serta 13 Desember 2012 belum dijawab KPK .

Terkait dengan pernyataan juru bicara KPK, Johan Budi bahwa Kemenag perlu melakukan moratorium pendaftaran haji, Anggito menyatakan, bahwa dalam action plan tidak ada butir tertulis tentang itu. Hal itu hanya wacana untuk menghentikan pendaftaran calon haji dengan membayar uang muka. Kemenag terus melakukan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk prosedur pendaftaran, masalah kuota, integrasi sistem informasi haji, dan sebagainya, katanya.(ant/ess)

Dirjen PHU: Kami Sudah Jalankan Action Plan

Fri, 01/11/2013 - 00:00

Jakarta (Sinhat)--Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu membantah klaim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait belum dijalankannya 48 action plan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji.

"Kami sudah menjalankan action plan tersebut. Kami sudah sampaikan bahwa rekomendasi tersebut sudah dijalankan. Lebih dari 75 persen action plan yang diselesaikan dan diserahkan kepada KPK untuk direview bersama," kata Anggito kepada pers di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (11/1).

Ia menyatakan bahwa pihak Kementerian Agama tidak tinggal diam dalam menanggapi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menjadi kesepakatan dalam 48 'action plan' perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. "Kami tidak tinggal diam," kata Anggito.

Rekomendasi tersebut merupakan kajian Litbang KPK yang kemudian dituangkan dalam 48 action plan sistem penyelenggaraan ibadah haji. Disebut yang belum dijalankan itu - menurut KPK - meliputi (1) belum ada aturan pelaksanaan UU No.13 tahun 2008. (2) Tidak ada ketentuan yang mengatur sumber pendanaan untuk setiap item kegiatan operasional PIH baik di dalam maupun luar negeri. Dan (3) tidan standarnya komponen indirect cos dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), (4) perbaikan tata kelola Dana Abadi Umat (DAU), (5) pembentukan pengawas haji Independen (KPIH), (6) Ketidakseimbangan struktur dan organisasi di Teknis Urusan Haji (TUH) atau Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI), (7) Pengelolaan aset haji melalui pembenahan sistem informasi dan laporan keuangan aset haji.

"Kami tidak mengerti maksud KPK belum melaksanakan. Kemungkinan internal KPK belum koordinasi terkait bukti surat pelaksanaan 48 action plan yang disepakati," papar Anggito.

Anggito mengakui masih ada action plan yang belum dilaksanakan, namun semata karena diluar kendali Ditjen PHU seperti KPHI dan KMHI. Keduanya harus melibatkan institusi lain seperti KPHI yang masih meminta pertimbangan DPR RI sebelum diumumkan.

Sedangkan KMHI melibatkan pemangku kepentingan lain seperti Kementerian Luar Negeri dan Keuangan. Ia menambahkan, pihaknya telah menyampaikan surat kepada Direktur Litbang Kedeputian Pencegahan KPK dan wakil Pimpinan KPK, tiga kali surat pada tanggal 8 dan 17 September serta 13 Desember 2012.

Terkait dengan pernyataan juru bicara KPK, Johan Budi bahwa Kemenag perlu melakukan moratorium pendaftaran haji, Anggito menyatakan, bahwa dalam action plan tidak ada butir tertulis tentang itu. Hal itu hanya wacana untuk menghentikan pendaftaran calon haji dengan membayar uang muka. (ks)

KANWIL KEMENAG SULTRA LUNCURKAN SISKOHAT

Thu, 01/10/2013 - 00:00

 

         Kendari (Sinhat), Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu siang, meluncurkan sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) guna memaksimalkan pelayanan haji pada  tahun 2013.          Peluncuran Siskohat tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata, Wakil Wali Kota Kendari Musadar Mapasomba, dan Kepala Kantor Kementrian Agama kabupaten dan kota se-Sultra serta pihak perbankan Sultra.          Kanwil Kemenag Sultra, H. Muchlis A. Mahmud, dalam sambutannya mengatakan, program Siskohat merupakan solusi atas sistem manual dalam pelayanan haji yang selama ini diberlakukan dan banyak mengundang kesalahan.          "Sistem manual yang selama ini diterapkan dalam melakukan pelayanan haji, banyak menimbulkan masalah, karena tidak berjalan tertib dan banyak terjadi kesalahan sehingga di programkanlah Siskohat ini," ujarnya.          Ia menjelaskan, Siskohat merupakan sistem pelayanan haji yang modern dengan menggunakan teknologi untuk mencegah terjadinya pencaloan yang selama ini banyak membuat pelayanan haji tidak berjalan maksimal.          "Input data dengan sistem Siskohat juga akan lebih mudah dari sebelumnya karena jemaah haji tidak lagi mendaftar melalui Bank dianggap jemaah haji cukup memakan waktu, dan tidak cepat, tetapi melalui Siskohat yang ada di kantor Kemenag ditiap kabupaten," katanya.          Lebih lanjut dikatakan, Siskohat akan lebih mennertibkan pendaftaran haji sehingga pelaksanaan haji di masa mendatang tidak akan menimbulkan lagi masalah, dan akan berjalan dengan tertib.          "Siskohat akan meminimalisir praktek pencaloan yang banyak merugikan jemaah haji seperti selama ini, karena dengan sistem tersebut maka para jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji di tanah suci harus mendaftarkan sendiri dirinya melalui Siskohat," katanya.          Wagub Sultra, Saleh Lasata, memberikan apresiasi tinggi terhadap peluncuran Siskohat tersebut yang langsung tersambung secara online dengan kantor kementerian agama di seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu.          Menurutnya, penyelenggaraan Siskohat merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan sekaligus mempermudah calon jemaah haji di Sulawesi Tenggara.

Hasan Basri: BPK Tidak Temukan Aliran Dana Haji Ke Rekening Pribadi

Wed, 01/09/2013 - 00:00

Jakarta (Sinhat)-- Wakil Ketua BPK, Hasan Basri menegaskan bahwa BPK tidak menemukan adanya aliran dana haji ke rekening pribadi. Penegasan ini disampaikan Hasan Basri ketika diwawancari Radio Elshinta dan disiarkan, Rabu (09/12). “Sejauh ini kami tidak menemukan itu, bahwa ada aliran dana ke rekening pribadi,” tegas Hasan.

Hasan justru menanyakan yang dimaksud dengan pribadi itu seperti apa? Menurutnya, bisa saja ada nama seseorang dalam sebuah rekening, namun itu disebabkan melekat kedudukan atau jabatannya. “Misalnya, nama saya tercantum, tetapi sebagai bendahara, itu kan bisa saja,” terang Hasan.

Namun, Hasan menjelaskan, jika rekening pribadi itu dalam artian prifat, tentu menurut aturan keuangan negara tidak boleh. Berdasarkan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana haji masuk kategori keuangan negara. Sebab, itu merupakan dana masyarakat yang dikuasai oleh negara dalam rangka memberikan layanan umum.

“Kalau sampai terjadi persoalan, maka negara yang harus menanggung semuanya. Karena itu, dana haji masuk kategori dana masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah dan itu salah satu unsur keuangan negara,” jelas Hasan.

Oleh karena masuk kategori keuangan negara, tata cara pengelolaan dana haji harus mengikuti kaidah pengelolaan keuangan negara. Artinya, tidak boleh masuk ke rekening pribadi, tetapi harus rekening official atau rekening kedinasan.

Ketika ditanyakan kembali bahwa apakah dari proses audit yang dilakukan sejak 2005-2010 terhadap laporan keuangan Kementerian Agama, BPK tidak menemukan transaksi-transaksi mencurigakan,

Hasan kembali menegaskan, dia tidak menemukan hal itu. Adapun terkait transaksi valas, Hasan menjelaskan bahwa memang ada sebagian dana yang ditukarkan dengan valas. Namun, hal itu karena Kementerian Agama memang membutuhkan valas, terutama real Arab Saudi.

Menurut Hasan, untuk memperoleh valas dengan nilai tukar yang paling optimal, Kemenag melakukan semacam “beauty contest” atau biding terbatas di antara bank-bank Pemerintah. Biding ini dilakukan untuk memperoleh bank yang paling kompetitif dalam menyediakan valas. Sebab, menyediakan valas dalam jumlah yang sangat besar juga perlu persiapan tersendiri bagi bank yang bersangkutan.

Ketika ditanya apakah temuan PPATK bisa dijadikan landasan bagi auditor BPK dalam proses audit mendatang, Hasan menjelaskan bahwa PPATK merupakan lembaga semacam financial intelligence, di mana informasi yang diperoleh tidak mudah diakses oleh BPK.

“Kami perlu permohonan tersendiri dan terkadang kalau kami minta kepada PPATK, mereka memberikan tapi dengan catatan tidak boleh dipublikasikan,”terang Hasan.

Hal itu, lanjut Hasan, menyulitkan BPK. Sebab, laporan BPK harus disampaikan kepada DPR dan itu artinya terbuka. “Kalau PPATK menemukan hal-hal yang dicurigai, disampaikan saja kepada aparat penegak hukum. Sebab, bagi aparat penegak hukum, informasi itu tidak untuk dipublikasikan, tetapi ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan,” tutup Hasan. (mkd)

Kemenag-PPATK Samakan Persepsi

Tue, 01/08/2013 - 00:00

Jakarta (Sinhat)-- Pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Agama (Kemenag), menyamakan persepsi terkait perbedaan sudut pandang untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana haji. "Tadi kita sudah ketemu teman-teman Kemenag, kita coba bandingkan dan kita kaji. Pertemuan PPATK dan Kemenag untuk mendapatkan persamaan persepsi pengelolaan dana ibadah haji. Pendekatannya tidak sama, tapi intinya sama," kata Kepala PPATK M Yusuf, di Jakarta, Senin (7/1). Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Anggito Abimanyu, menjawab soal pemanfaatan bunga dana haji sebesar Rp 2,3 triliun yang dikelola Kementerian Agama. Anggito mengatakan, dana tersebut antara lain digunakan untuk biaya pemondokan dan pelayanan di embarkasi. "Untuk penurunan biaya perumahan di Mekah dan Madinah, itu kan sebagian dibayar dari nilai manfaat. Pelayanan di embarkasi juga menggunakan nilai manfaat," ujarnya. Dia menjelaskan, dana nilai manfaat Rp 2,3 triliun berasal dari setoran awal outstanding Rp 48,7 triliun bukan Rp 80 triliun. "Nilai manfaat itu berasal dari giro, deposito, dan imbal hasil sukuk tahun ini sebesar Rp 2,3 triliun. Itu nilai manfaat dari dana setoran awal yang outstanding Rp 48,7 triliun tadi. Itu yang sudah dihitung oleh audit internal dan eksternal," ucapnya. Terkait penggunaan bank untuk penyimpanan dana nasabah, Kepala PPATK M Yusuf, menuturkan, sejak 2011 Kementerian Agama telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) sendiri. "Mengenai paramater pemilihan bank, sekarang sudah bagus. Setelah di 2011 ternyata ada SOP-nya. Ada parameternya dari mereka," ujar Yusuf. Menanggapi transparansi pemilihan bank yang sempat dipertanyakan PPATK saat rilis 3 Januari lalu, Yusuf menyatakan hal itu saat Kemenag belum menerapkan SOP-nya. "Kan yang kita audit sampai 2011," tuturnya. Soal angka Rp 80 triliun, Anggito menyatakan, perbedaan nilai yang muncul karena pendekatan PPATK hanya menghitung dana setoran awal. PPATK sebelumnya mengatakan, bahwa dana ibadah haji sebesar Rp 80 triliun dari 2004 hingga 2011, sedangkan Kemenag mengklaim sampai Desember 2012 sebesar Rp 48,7 triliun. "PPATK hanya menggunakan metodologi uang masuk saja. Setoran awal kan dipakai untuk operasional kemudian ada nilai manfaat dari uang yang mengendap yang disimpan pada investasi perbankan. Itu tidak dihitung pada dana setoran awal," ujar Anggito. Lebih jauh, Yusuf menjelaskan, muncul angka Rp 80 triliun setelah PPATK melakukan pemeriksaan kepada 27 bank penerima awal periode 2004-2011. Berdasarkan hasil pertemuan yang digelar di kantor PPATK tersebut, Kemenag akan terus melakukan pembenahan pengelolaan dana haji serta menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum jika ada oknum yang melanggar. (SK/Yudhiarma)

Kementerian Agama Wacanakan Kloter Khusus Lanjut Usia

Tue, 01/08/2013 - 00:00

Jakarta (Sinhat) -- Keberadaan jamaah haji lanjut usia tetap menjadi perhatian Kementerian Agama. Bahkan, jajaran yang dipimpin Suryadharma Ali itu merencanakan akan mengoptimalkan pelayanan kepada calon jamaah haji yang masuk dalam kategori rusia lanjut. Sekretaris Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, H. Cepi Supriatna menjelaskan tahun ini Kementerian Agama berupaya meningkatkan pelayanan kepada calon jamaah haji berusia lanjut. “Mekanismenya sedang dibahas. Ada yang mengusulkan mau dibentuk kloter khusus lanjut usia. Yang pasti, sekarang, sedang dikaji. Dan, saya berharap, ini bisa segera terwujud,” terang Cepi disela-sela rapat koordinasi kajian tentang pembentukan kloter lanjut usia di salah satu hotel terkemuka di Jakarta Pusat, Selasa (08/01).

Sementara, Direktur Pelayanan Haji dan Umroh, Kementerian Agama, Sri Ilham Lubis menerangkan calon jamaah haji yang masuk kategori usia lanjut, berusia 83 tahun ke atas. “Rata-rata di usia segitu kemampuan fisik jamaah menurun. Nah, mereka ini masuk kategori resiko tinggi. Jadi, sudah jadi tugas pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada mereka.,” tukasnya.

Kegiatan ini, sambung dia, dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta Kepala Bidang Haji di 15 embarkasi : Jakarta, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Gorontalo, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (Rio)

Menag: Pelayanan Haji Selalu Meningkat

Mon, 01/07/2013 - 00:00

Padang (Sinhat)-- Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan pelayanan haji oleh Kementerian Agama dari tahun ke tahun selalu meningkat. Karena itu dia tidak sependapat apabila pelayanan bagi umat untuk menunaikan rukun Islam kelima dilakukan oleh sebuah badan khusus.

“Saya siap mundur bila memang badan khusus urusan haji dibentuk. Saya tidak paham dengan gagasan itu, kalau ada yang paham, tolong undang saya berikan penjelasan secara menyeluruh. Sedikit pun saya tidak melihat keunggulan dari gagasan itu," kata Menag saat membuka Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke 67 di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat, Minggu (6/1).

Wacana pembentukan badan khusus urusan haji digulirkan oleh pihak-pihak yang menilai pengelolaan haji di bawah Kementerian Agama masih dianggap kurang profesional dan transparan. "Kemenag sudah puluhan tahun urusin haji, dianggap tidak profesional?" tandas Menag.

Ia menyatakan, bila Kemenag dianggap tidak profesional, pihaknya tidak akan melakukan pengelolaan haji dan silahkan bikin badan khusus yang harus merekrut orang baru.

Dengan membuat badan khusus, katanya, berarti harus merekrut orang baru yang profesional, namun siapa yang akan bayar tenaga baru itu. Kemudian, akan dibangun kantor di 33 provinsi, namun siapa yang membangun sebanyak itu?

Menurut Menag, sekarang Kemenag sebagai penyelanggara haji, Menterinya sudah dibayar menggunakan APBN, demikian pula kantor wilayah dan lain-lainnya. "Walau badan khusus itu bertanggungjawab terhadap Menteri Agama, saya mundur, andai bertanggungjawab kepada Presiden, saya mundur," ucapnya.

Ia juga siap mundur bila terbukti ditemukan dana pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 80 triliun.

Ia menyatakan janjinya akan dua hal tersebut, karena menurutnya dirinya merasa bersalah secara historis di Kementerian Agama bila Kemenag dianggap tidak profesional dan terbukti menyelewengkan dana haji. (ks)

Menag Siap Mundur, Jika Badan Khusus Haji Dibentuk

Mon, 01/07/2013 - 00:00

Padang (Sinhat)--Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan siap mundur bila memang badan khusus urusan haji dibentuk. "Saya tidak paham dengan gagasan itu, kalau ada yang paham, tolong undang saya berikan penjelasan secara menyeluruh. Sedikit pun saya tidak melihat keunggulan dari gagasan itu," kata Suryadharma saat membuka Hari Amal Bhakti Kementerian Agama di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat, Minggu (6/1).

Menag mengatakan, badan Khusus urusan haji direncanakan akan dibentuk karena pengelolaan haji di bawah Kementerian Agama (Kemenag) masih dianggap kurang profesional dan transparan. "Kemenag sudah puluhan tahun urusin haji, dianggap tidak profesional," jelasnya.

Ia menyatakan, bila Kemenag dianggap tidak profesional, pihaknya tidak akan melakukan pengelolaan haji dan silahkan bikin badan khusus yang harus merekrut orang baru.

Dengan membuat badan khusus, katanya, berarti harus merekrut orang baru yang profesional, namun siapa yang akan bayar tenaga baru itu.Kemudian, akan dibangun kantor di 33 provinsi, namun siapa yang membangun sebanyak itu?

Menurut Suryadharma, sekarang Kemenag sebagai penyelanggara haji, Menterinya sudah dibayar menggunakan APBN, demikian pula kantor wilayah dan lain-lainnya. "Kalau memang badan khusus itu terbentuk, saya mundur," katanya.

Suryadharma juga siap mundur bila terbukti ditemukan dana pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 80 triliun.

Ia menyatakan janjinya akan dua hal tersebut, karena menurutnya dirinya merasa bersalah secara historis di Kementerian Agama bila Kemenag dianggap tidak profesional dan terbukti menyelewengkan dana haji.(ant)

Menag: Kalau Data PPATK Soal Dana Haji Benar, Saya Berhenti Sekarang

Fri, 01/04/2013 - 00:00

Jakarta (Sinhat)--Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga ada ketidaktransparanan pengelolaan ongkos naik haji Rp 80 triliun di Kementerian Agama. Menteri Agama Suryadharma Ali meyakini PPATK mendapatkan data yang salah.

"Silakan dibuktikan. Kalau Rp 80 triliun benar, saya berhenti sekarang!" kata Suryadharma usai meresmikan gedung kantor baru Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Jumat (4/1/2012).

Ketua Umum PPP itu yakin data yang disebut oleh PPATK adalah data yang keliru. Dia mempertanyakan dari mana PPATK mendapatkan data tersebut. "PPATK nggak ngerti dia dapat info yang salah. Dana itu tidak lebih Rp 50 triliun, malah mungkin belum sampai. Saya bingung, dia dapat data dari mana, bingung minta ampun," ujarnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang melakukan audit biaya ibadah haji. PPATK menduga adanya ketidaktransparanan dalam penggunaan Ongkos Naik Haji (ONH).

"Saat ini kita sedang mengaudit biaya haji. Kita berpendapat ada yang tidak transparan," kata Kepala PPATK, M Yusuf, di Kantor PPATK, Jalan H Juanda, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2013).

Yusuf mengatakan sejak 2004 hingga 2012 ada sekitar Rp 80 triliun uang Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan sebesar Rp 2,3 triliun pertahun. Namun dengan uang dana sebesar itu, fasilitas haji yang diberikan pemerintah kepada jamaah masih kurang memadai.

Menurutnya, seharusnya dengan biaya sebesar itu jamaah haji mendapat fasilitas yang lebih baik. Selama ini jamaah Indonesia mendapat penginapan yang jauh dari Masjidil Haram.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu telah membantah dana penyelenggaraan haji mencapai Rp 80 triliun. "Outstanding dana setoran awal BPIH hingga 19 Desember 2012 berjumlah Rp 48,7 triliun, termasuk nilai manfaat (bunga, bagi hasil dan imbal hasil) sebesar Rp 2,3 triliun," kata Anggito di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2012).

Dana manfaat tersebut, dialokasikan untuk mengurangi BPIH untuk biaya pemondokan Mekkah, Madinah, Jeddah, pelayanan umum di Saudi Arabia, katering dan transportasi, pengurusan paspor, pelayanan embarkasi, bimbingan, buku manasik, asuransi, operasional haji dalam dan luar negeri lainnya. Selain itu, hasil efisiensi dari operasional penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun dimasukkan ke rekening Dana Abadi Umat (DAU).

"Hingga hari ini akumulasi DAU berjumlah Rp 2,2 triliun," papar Anggito.(detik.com)